Desa Pejarakan

Selasa, 09 Desember 2025 Perbekel Pejarakan I Made Astawa NL.P.,CPM Menghadiri acara Penganugrahan Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi (KI) Provinsi Bali bertempat di Gedung Wiswa Sabha Kantor Gubernur Bali.

Komisi Informasi Bali menganugrahkan Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik kepada badan publik se-Bali, Khusus Kabupaten Buleleng, Pemerintah Daerah menerima 12 Penghargaan, terdiri dari 11 kategori Badan Publik Informatif dan 1 Desa Transparan, yang diraih oleh Desa Pejarakan Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng.

Ketua Komisi Informasi Provinsi Bali, Dewa Nyoman Suardana, menegaskan bahwa penganugrahan ini merupakan bagian dari pelaporan pelaksanaan tugas Komisi Informasi kepada Gubernur Bali dan DPRD Provinsi Bali.
Menurutnya, kegiatan juga bertujuan memotivasi Badan Publik untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi kepada masyarakat yang ada di wilayahnya masing-masing.

“Komisi Informasi Provinsi Bali tidak hanya memperkuat kelembagaan, tetapi juga melakukan pendampingan yang dilaksanakan secara berkelanjutan kepada Pemerintah dan Badan Publik di Daerah,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa sejak 2021 Komisi Informasi Pusat telah menyusun Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) sebagai instrumen evaluasi pelaksanaan UU KIP sekaligus indikator kinerja Badan Publik secara Nasional.

Bali sendiri tercatat meraih predikat Badan Publik Informatif selama empat tahun berturut-turut sejak tahun 2020.
Pada 2025 proses monitoring kembali dilakukan dan Komisi Informasi optimistis Bali mampu mempertahankan kategori informatif.Dalam sambutannya Gubernur Bali yang diwakili oleh Tjok Bagus Pemayun A.PAR.M.M. menyampaikan apresiasi kepada Komisi Informasi Provinsi Bali atas konsistensi menilai kepatuhan Badan Publik dalam menjalankan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ( KIP ).

“Keterbukaan Informasi Publik menjadi penanda bahwa Pemerintahan berjalan dengan baik. Transparansi kinerja Badan Publik akan mendorong terwujudnya Good Governance dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya.

Ia juga menyoroti tantangan meningkatnya arus informasi digital dan menekankan pentingnya Badan Publik bersikap Adaptif serta Inovatif dalam menyediakan layanan informasi kepada masyarakat.